jurnal harian, thought

“Ibu kota yang ideal itu…”

12 Comments

Jakarta dikepung banjir. Selama beberapa hari topik itu menghiasi headline berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Kalau banjir ‘biasa’ sih saya sudah pernah mengalami (walau tidak separah hujan di tahun ini), seperti di tulisan yang ini. Apalagi lalu lintas Jakarta yang hanya sepi kalau ada car free day itu membuat semakin parahnya kondisi lalu lintas ketika hujan turun.

Banjir kemarin benar-benar membuat saya melongo parah, inilah pertama kalinya saya mengalami langsung momentum banjir 5 tahunan. Beruntung tempat tinggal saya bukan daerah yang terkena banjir, tapi akses menuju kantor dan rumahlah yang banjir parah. Ya, pintar-pintarnya kita mencari jalur alternatif.

Di hari Kamis yang lalu, sepanjang jalan menuju ke kantor diguyur hujan lebat. Di sekitaran Tugu Tani dan Gambir bahkan sudah ada genangan, padahal waktu baru menunjukkan pukul 07.15 pagi. Tak heran, karena hujan memang sudah turun sejak dini hari. Sedikit panik juga sih, mengingat kendaraan saya berjenis sedan, kalau ada genangan agak tinggi sedikit khawatir kendaraan akan mogok :|. Kalau pun pulangnya saya harus naik angkutan umum juga sama ribetnya karena banyak alat transportasi massal yang tidak beroperasi akibat kesulitan menembus banjir.

Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya hampir semalaman itu ternyata menyebabnya naiknya debit air di beberapa pintu air. Alhasil terjadi banjir dan (tentu saja) macet di mana-man. Banjir bukan hanya terjadi di jalan-jalan tertentu saja; hampir merata, bahkan istana pun tak luput dari banjir. Padahal di hari yang sama Presiden SBY ada jadwal menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Argentina, Christina Elisabeth Fernandez de Kirchner. Pasti terbayang, betapa ribetnya suasana di istana ketika istana dikepung banjir menjelang penerimaan tamu negara, kan? Akhirnya demi kelancaran proses penerimaan tamu negara, pertemuan yang sedianya berlangsung pukul 10.30 itu pun diundur menjadi pukul 12.00. Nguras banjir dulu kali, Kak… 😐

Nah, beberapa hari yang lalu saya menyimak obrolan di salah satu radio swasta di Jakarta. Mereka mengusung topik obrolan, “Masih idealkah Jakarta sebagai ibu kota negara? Kalau sudah tidak ideal, sebaiknya ibu kota kita dipindah ke mana?” Jakarta adalah kota megapolitan yang semakin hari bukannya semakin hijau dan lengang tapi justru semakin macet, padat, rawan demo dan kriminalitas, juga merupakan flood plain (tampungan banjir). Banyak yang berpendapat kalau Jakarta sudah jauh dari kata ideal lagi untuk menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Di tahun 1957 sebenarnya Presiden Soekarno sudah pernah melemparkan wacana akan memindahkan ibukota RI ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara jauh ke depan Soekarno berpikir bahwa seiring dengan perkembangan zaman, Jakarta tidak akan mampu menjalankan dua fungsi sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan niaga; dan sepertinya pemikiran beliau itu mulai ada benarnya. Kenapa dipilih Palangkaraya? Selain berada di pulau terbesar di Indonesia, Kalimantan juga kebetulan berada di tengah gugus kepulauan di Indonesia. Hmm, kalau beneran jadi, berarti saya juga bakal pindah ke Palangkaraya dong, ya? 😕

Atau, sebagai opsi kedua, biarkan Jakarta tetap sebagai pusat pemerintahan deh, tapi pusat bisnis atau kawasan bisnisnya saja yang dipindah ke luar Jawa, tapi tentu dibangun dengan infrastruktur yang jauh lebih baik. Kalau memang alasan utama kenapa selama ini Jakarta menjadi pusat bisnis adalah karena Jakarta punya sarana dan prasana yang lengkap, yang  bisa mendukung jalannya bisnis, misalnya jalan tol, pelabuhan, pusat listrik, dan perbankan. So, kalau memang fasilitas-fasilitas itu yang menjadi alasan, seharusnya bisa dong dibangun sarana dan prasarana yang sama lengkap dan canggihnya di luar Jawa?

Namun, tentu saja wacana (lawas) pemindahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Kalau kita mau, mungkin sudah saatnya kita belajar dari negara-negara lain yang sudah memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya. Sebut saja Malaysia yang sudah membedakan pusat bisnis dan pusat pemerintahan, dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Belanda, ibu kotanya adalah Amsterdam, tapi pusat pemerintahannya (termasuk perwakilan-perwakilan negara asingnya) ada di Den Haag. Australia juga memindahkan pusat pemerintahan dari Melbourne ke Canberra (Canberra dianggap ideal karena berada di antara Melbourne dan Sydney). Turki juga memindahkan pusat pemerintahannya dari Istambul ke Ankara. Pun halnya Amerika yang memindahkan pusat pemerintahannya dari New York ke Philadelphia, dan sekarang di Washington DC. Dan masih banyak lagi negara lain yang sudah melakukan pemisahan pusat pemerintahan dan pusat niaga.

Bagaimanapun penerapan terminologi ibu kota di setiap negara memang berbeda-beda. Namun pada prinsipnya makna ibu kota lebih merujuk pada suatu lokasi tempat kegiatan pemerintahan dipusatkan. Kalau di Indonesia, mengapa dulu Jakarta dipilih sebagai ibu kota karena merupakan kota yang dianggap paling memiliki kesiapan infrastruktur terutama dari peninggalan-peninggalan Belanda.

Nah, kalau memang wacana pemindahan ibu kota (pusat pemerintahan) itu jadi dilakukan, menurut kalian idealnya ibu kota kita itu dipindahkan ke kota mana? 😀

 

[devieriana]

 

 

foto dokumentasi pribadi

Continue Reading

life, thought, work

“Kalau ada celah…”

5 Comments

Beberapa hari menjelang ujian CPNS, saya menerima beberapa sms/telepon dari beberapa pihak yang ingin mencari “celah”, berusaha mencari jalur alternatif yang memungkinkan mereka/sanak saudara mereka bisa lolos tes CPNS. Ada yang sekadar bertanya, tapi ada juga yang ngotot keukeuh ingin dibantu. Lah, kenapa saya yang jadi sasaran permintaan bantuan sih? Saya ini cuma staf biasa, yang tidak punya akses apa-apa. Tapi ya namanya juga usaha, siapapun yang dianggap punya akses bisa jadi sasaran pencarian celah, kan? Intinya mereka ingin mendapatkan jaminan kepastian akan diterima sebagai PNS.

Ada cerita seru di balik lobby-melobby ini. Ada seseorang yang menelepon saya lumayan lama, inti tujuannya untuk mencari “celah” (padahal jelas-jelas saya memang tidak punya kewenangan apa-apa). Lagi pula sistem penerimaan CPNS yang sekarang berbeda dengan sistem tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan CPNS tahun ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dan pengelolanya bukan lagi kementerian penyelenggara, melainkan konsorsium 10 perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Kementerian hanyalah sebagai pihak penyelenggara seleksi CPNS, tapi bukan yang membuat soal, bukan yang memeriksa hasil test, dan bukan yang menentukan hasil tesnya. Semua proses rekrutmen itu akan dilakukan oleh konsorsium berdasarkan passing grade yang sudah disepakati secara nasional. Jadi kemungkinan untuk masuk melalui jalur instan sangat kecil karena kementerian tidak punya hak untuk menentukan apakah Si A, B, C, berhak lolos ujian/tidak.

Bagi saya orang-orang seperti mereka ini unik. Kenapa? Ya mereka adalah sebagian kecil manusia yang berorientasi pada hasil akhir tanpa mau menikmati proses menuju hasil akhir itu. Kalau mereka sudah berniat ikut ujian CPNS ya kenapa tidak diikuti saja prosedurnya secara wajar? Kalau memang sudah rezeki, nggak akan ke mana, kok. Pokoknya just do your best, let God do the rest aja deh 😀

Di antara yang berusaha mencari celah itu ada yang sampai ngotot begini… :

“Tolonglah Vi, Tante ini dibantu… Itu lho, Si A, anaknya Pak X itu kan pengen banget bisa kerja di Setneg. Pak X juga pengen anaknya kerja kaya kamu, tolonglah Tante dibantu. Kasih tahu kemana Tante harus melobby? Ketemu siapa, di bagian apa? Pak X siap menyediakan sarana dan prasarana apapun yang dibutuhkan biar anaknya bisa diterima di Setneg. Tolong ya, Vi. Pokoknya kalau ada info celah sekecil apapun, kamu kasih tahu Tante, ya… Tante minta tolong banget!”

Ibarat hacker yang mencari celah pada sebuah sistem keamanan pada komputer, Si Tante mendekati saya secara intens dengan iming-iming “sarana dan prasarana”. Perlu diketahui, “Pak X” ini adalah seorang mantan kepala daerah. Sewaktu masih menjabat mungkin dia sudah terbiasa dengan “koneksi”, plus “penyediaan sarana dan prasarana” untuk melancarkan urusannya. Jadi kalau ada istilah “sarana dan prasarana” itu semacam kode yang kurang lebih artinya “kami harus membayar berapa biar urusan kami lancar?” Bahkan awalnya isteri Pak X rencananya mau bertemu saya untuk membicarakan kemungkinan anaknya bisa diterima atau tidak. Hadeeh… 😐

Bukan sok idealis, tapi memang saya tidak bisa bantu. Selain saya tidak mau dibeli, sistem juga tidak memungkinkan adanya praktik semacam itu. Teringat dengan obrolah dengan seorang teman yang diambil dari quotes film Kita versus Korupsi: “rumahmu adalah kamu, kalau kamu tidak jujur di luar, di rumahmu pasti lebih dari itu.”

Bahkan ada seseorang yang jauh-jauh dari Lampung ke kantor saya untuk sekadar menanyakan apakah ada “celah” yang memungkinkan keponakannya bisa diterima di kantor saya tanpa harus susah payah ikut ujian. “Ya kalau pun harus ujian nggak apa-apalah, Mbak. Tapi setidaknya keponakan saya itu ada jaminan pasti diterima di sini gitu, Mbak. Saya juga PNS di Pemprov Bangka Belitung, kok…” Lha terus kalau Bapak juga jadi PNS, kenapa keponakannya nggak dimasukin ke kantor Bapak aja? 😐

Dalam sebuah kesempatan saya sempat share cerita-cerita itu ke salah satu rekan di kantor. Ternyata dia juga punya cerita yang nyaris sama. “Aku juga terima request-request kaya gitu. Aku bilang aja, “siap, nanti saya monitor” biar yang nitip seneng. Tapi yo cuma tak monitor thok, emangnya mau aku apain? ;))”, tuturnya sambil terkekeh.

Paradoks, di satu sisi PNS kerap mendapatkan kritikan pedas yang berhubungan dengan kinerja PNS, tapi di giliran pas ada pembukaan lowongan CPNS, jumlah peminat/pelamar yang masuk hingga puluhan ribu padahal posisi yang dibuka cuma ratusan bahkan cuma puluhan formasi saja. Kemungkinan diterimanya juga tidak terlalu besar, tergantung jumlah formasi yang dibutuhkan dan jumlah pelamar yang masuk. Belum lagi kalau ada yang berhasil masuk jadi PNS pasti ada pertanyaan synical, “kamu punya kenalan siapa di dalam?” atau “kamu bayar berapa bisa masuk jadi PNS di kementerian anu?”

Seorang teman pernah pernah bilang begini, “cari pekerjaan itu kaya cari jodoh. Pilih pekerjaan yang sesuai dengan hatimu, minatmu. Kamu nggak perlu memaksakan untuk menjadi seseorang dengan profesi tertentu kalau pada kenyataannya kamu nggak enjoy, kamu tersiksa, dan kamu terpaksa. Kan kamu yang menjalani pekerjaan itu. Jadi PNS bukan jaminan kamu akan sejahtera, begitu juga dengan menjadi pegawai swasta. Mau jadi PNS, swasta, atau punya usaha sendiri sekali pun kalau kamu nggak menikmati pekerjaanmu, nggak pinter mengolah pendapatanmu ya sama aja, jatuhnya bakal boring-boring juga, bangkrit-bangkrut juga, kere-kere juga…” Saya tertawa sekaligus mengiyakan dalam hati 😀

Jadi, apapun pekerjaan kita, dinikmati dan disyukuri saja, insyaallah berkah. Seperti syair lagu D’Massive, “syukuri Alphard yang ada, hidup adalah anugerah”

Ya iyalah… lha wong Alphard :)) *bukan postingan berbayar!*

 

[devieriana]

 

Foto: dokumentasi pribadi

 

Continue Reading

social media, thought

Ghost Writer

No Comments

Sejak peluncuran buku otobiografi terbaru Chairul Tanjung yang berjudul Anak Singkong, tanggal 30 Juni 2012 lalu, twitter juga diramaikan oleh protes keras sang penulis buku tersebut, Inu Fabiana, yang merasa hasil kerja kerasnya tidak dihargai. Entah, apakah ini bagian dari strategi marketing buku itu, atau memang ada konflik sesungguhnya antara si ghost writer dan si penyusun yang namanya tertulis di buku tersebut, Tjahja Gunawan Adiredja 😕

Ghost writer adalah seseorang yang menyediakan jasa penulisan artikel, buku cetak, dan atau konten web lainnya dengan kualitas penulisan yang tinggi, dengan format, topik, kata kunci, dan ketentuan lainnya yang telah ditentukan oleh klien. Ghost writer bertugas untuk “menerjemahkan” maksud dan ide klien ke dalam bahasa tulisan yang koheren dan utuh. Mengapa klien nggak mencoba menulis saja sendiri, daripada ribet mesti ‘menjahitkan’ ide ke ghost writer? Tidak semua orang yang pandai bicara di depan publik juga pandai merangkai kata dalam bentuk tulisan. Itulah salah satu alasan mengapa mereka menyewa jasa seorang ghost writer, salah satunya adalah untuk membantu menerjemahkan ide tersebut ke dalam format bahasa tulis.

Setelah menyimak twit Inu tanggal 1 Juli 2012 secara utuh, entah mengapa saya merasa ada kejanggalan di beberapa poin twitnya. Sependek pengetahuan saya, apapun itu jika sebuah project yang sejak awal sepakat dikerjakan secara profesional sudah seharusnya ada perjanjian hitam di atas putih yang disepakati di awal project sehingga sama-sama mengamankan kedua belah pihak. Karena pastinya dalam perjanjian tersebut akan menyangkut hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pertama dan pihak kedua, kan? Mau yang mengajak kerja sama itu saudara atau sahabat sekalipun, kalau kerja sama itu sudah berbentuk kerja profesional dan berbayar, aturan mainnya pun harus jelas.

Kalau ada yang ingin membaca kultwit lengkap Inu Fabiana tentang #bukuCT bisa diikuti di sini. Nah, jika diperhatikan lebih jeli, poin 13 dan 14 kultwit tersebut merupakan poin yang terlewatkan oleh Inu, yang seharusnya justru menjadi poin penting project penulisan buku Chairul Tanjung tersebut.


Secara tidak langsung Inu menyatakan posisinya sebagai penulis di balik layar, di sisi lain secara tidak langsung Inu sudah mengesampingkan haknya sendiri. Andai saja dia tegas di awal kerja sama, dia sebagai apa dan akan dibayar secara profesional dengan nominal berapa, kesalahpahaman seperti ini pasti tidak akan terjadi. Sebagai seorang ghost writer seharusnya paham bahwa namanya pasti tidak akan tertampil di buku/karya yang ditulisnya, kalaupun tertampil pastinya bukan di sampul depan, tapi ada di dalam buku, bisa jadi hanya di lembar ucapan terima kasih.

Sampai di pertengahan twit disebutkan ada permintaan ibundanya agar Inu menampilkan namanya di buku yang dia tulis. Inu pun menyetujui dan mengusahakannya.


Menurut saya, ini bukan soal kalah-mengalah, ini sudah mengacu pada pekerjaan, pilihan profesi, dan menyangkut konsistensi. Koreksi kalau saya salah, sejak awal tidak ada paksaan untuk mengerjakan project ini, bukan? Jadi seharusnya tidak ada kata-kata “mengalah”, dan bukankah secara tersirat sejak awal dia sepakat bekerja sebagai seorang ghost writer, ya? Hmm, melihat begitu ruwetnya proses di balik penulisan buku ini jadi bikin penasaran… bentuk perjanjian kerja sama project ini seperti apa, ya? 😕

Selang sehari setelah kasus ribut-ribut di media tentang buku tersebut, muncul lagi twit dari yang bersangkutan, dan lagi-lagi terasa janggal buat saya.


Tapi akhirnya saya menyimpulkan bahwa terjadinya semua dispute ini adalah kurang adanya koordinasi terkait project yang sedang dikerjakan, utamanya adalah di perjanjian kerja sama.


Terlepas dari kasus buku Chairul Tanjung, entah siapa yang benar/salah, ada pelajaran yang bisa saya petik dari kasus ini. Pertama, be consistent, kalau di awal bekerja sebagai A, selanjutnya ya jadi A. Jangan pas sudah setengah jalan minta berubah posisi menjadi B atau X, kesannya jadi kurang profesional. Kedua, kalau belum siap melihat hasil karya kita diambil hak intelektual dan hak ciptanya oleh klien, jangan coba-coba untuk menjadi ghost writer. Artikel/karya yang telah diterbitkan, hak intelektual dan hak ciptanya sepenuhnya akan menjadi milik klien. Itu sudah merupakan perjanjian tidak tertulis seorang ghost writer dengan kliennya. Ketiga, jangan pernah menyepelekan surat perjanjian kerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak manapun karena ini menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keempat, semua kesepakatan seharusnya berlangsung di awal, sebelum project itu dilakukan. Kalau setuju ya ambil, kalau nggak setuju ya jangan diambil. Jangan memulai pekerjaan apapun sebelum ada kesepakatan. Jadi kesepakatan itu bukan di tengah, atau di akhir project. Berkontraklah!

Just my two cents 🙂

[devieriana]

sumber ilustrasi dipinjam dari sini

Continue Reading

jurnal harian, thought

What the hell is water?

1 Comment

Disclaimer: sesungguhnya ini adalah postingan nyinyir. Buat yang baca, sabar ya ;))

Jujur, saya suka sebel sama orang-orang yang minta tolong tapi pakai syarat harus begini, harus begitu. Lah, kalau minta tolong kenapa nggak semampunya yang nolong? Kenapa harus memberi syarat ini itu? Kalau memang ada syaratnya ya kenapa bukan dia aja yang melakukannya sendiri?

Seperti kisah ada seorang teman berikut ini. Dia adalah seorang fresh graduate yang minta dicarikan pekerjaan. Dia bilang kalau pengen kerja di perusahaan telekomunikasi. Berhubung dulu saya pernah kerja di telco, dan info terakhir yang saya terima waktu itu, tempat kerja saya yang dulu itu sedang butuh callcentre agent, ya saya informasikan apa adanya.

Awalnya dia tanya-tanya seputar kerjaan di call centre. Ya saya jelaskan semua segamblangnya. Tapi begitu saya bilang kalau pola kerjanya shifting, dia langsung mundur teratur. Dia pengen kerja yang office hour, dan nggak “cuma” staf. Maksudnya, dengan ijazahnya sekarang paling enggak dia dapet posisi dengan level supervisor, gitu. Lah, jadi saya yang bengong-bengong. Sepengalaman saya sih namanya cari kerja ya dari nol dulu, apalagi kalau masih “ijo royo-royo”, kalau telur nih baru netas, belum pernah kerja sebelumnya. Toh walaupun “cuma” staf kalau kerjaan kita bagus dan dianggap kompeten di bidang yang kita tekuni, karir dan gaji bagus selanjutnya akan mengikuti kok.

Atau ada lagi kisah seseorang yang berkali-kali mengirim surat ke kantor saya yang sekarang, bukan untuk melamar pekerjaan tapi untuk meminta bantuan supaya anak-anaknya dibantu mencari kerja. Itu pun pakai milih, kalau nggak di Pertamina, ya di Indomobil, di Astra, atau di kantor-kantor mentereng lainnya. Padahal dari cerita si bapak pengirim surat yang panjangnya selalu minimal 3 lembar (ditulis tangan itu) anaknya sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan besar tadi tapi berstatus karyawan outsource. Dia ingin anak-anaknya jadi pegawai tetap di salah satu perusahaan-perusahaan besar itu. Menurut kisahnya, anak-anaknya itu pernah ikut berbagai macam test tulis dan interview di berbagai perusahaan tapi selalu gagal. So, salahnya di mana, coba?

Mau bercita-cita setinggi langit, atau idealis sekalipun, sebenernya sih nggak ada masalah, tapi apa nggak sebaiknya tetap realistis? Bukan berarti seorang fresh graduate yang bercita-cita ingin langsung menjadi manager itu nggak realistis. Bisa aja kok. Siapa tahu pas rezekinya bagus, dia beneran langsung jadi manager. Keajaiban bisa terjadi kepada siapa saja, kan? Tapi kalau nggak ada keajaiban kaya gitu, ya kenapa nggak realistis menjadi staf aja dulu? Itung-itung sambil belajar, cari ilmu & pengalaman, biar ada yang ditulis di CV. Baru deh tuh, kalau memang selama bekerja dia dianggap capable, karir yang lebih baik pasti sudah menunggu. Seorang manager juga nggak mendadak jadi manager, kali. Mereka juga meniti karirnya dari bawah, bekerja dengan tekun, menguasai pekerjaannya dengan baik, dan punya jiwa kepemimpinan. Emangnya jadi manager itu gampang? Dipikir hanya berbekal ijazah S1 doang sudah berhak menentukan karir dia di mana? Ya kecuali kita punya perusahaan sendiri, atau kita seorang pewaris kekayaan dengan aset di mana-mana, yang seluruh asetnya wajib ditangani secara langsung oleh keluarga. Nah, kan… kalau ngomel-ngomel gini akhirnya jadi merepet panjang, kan? ;))

Kalau untuk kasus kedua, saya cuma bisa prihatin. Memang, orangtua mana sih yang nggak pengen anak-anaknya hidup enak, karir bagus, kalau bisa menunjang ekonomi keluarga, menjadi kebanggaan orangtua. Tapi dalam hal ini yang tertangkap kok kesannya jadi kurang bersyukur, ya? CMIIW.

Anak-anak bapak itu sebenarnya sudah bekerja kantoran, bukan kerja lapangan yang berpanas-panas di luar sana, nggak sengsara-sengsara amatlah. Notabene seharusnya  nggak ada masalah, ya. Soal besaran gaji itu relatif. Untuk memperbaiki karir, mereka juga sudah berusaha melamar pekerjaan yang memiliki masa depan lebih cerah, gaji yang lebih baik tapi kebanyakan selalu gagal di tahap seleksi masuk. Hingga akhirnya orangtuanya meminta bantuan agar anak-anaknya dibantu masuk di Pertamina, Indomobil, Astra, Kemenkeu, dll itu. Yah, kalau itu sih saya juga mau, Pak… hehehehe.

Saya dan kedua adik saya semua mencari kerja sendiri, nggak pakai ngelobby ke siapa-siapa. Selepas kuliah saya malah sempat menganggur setahun karena nggak dapat-dapat kerja :(. Dapat kerja pun dapatnya di perusahaan kecil di daerah yang jauh pula. Tapi ya saya jalani hampir 3 tahun. Ketika ada kesempatan pindah, saya pun pindah. Nyatanya ternyata tempat ini nggak jauh lebih baik.

Tapi sisi positifnya, ada ada product knowledge yang saya kuasai dengan baik, dan akhirnya bisa menjadi modal saya berkarir di tempat yang jauh lebih baik. Di perusahaan inilah saya mengabdikan diri selama hampir 7 tahun lamanya, sebelum akhirnya saya diterima sebagai PNS. Begitu pula dengan si bungsu, saya tahu bagaimana perjuangan mencari pekerjaan, hingga akhirnya sekarang diterima sebagai pegawai tetap di salah satu BUMD di Jawa Timur. Kalau adik saya yang kedua relatif jauh lebih beruntung, setelah lulus kuliah tanpa menunggu lama dia sudah mendapatkan pekerjaan sebagai Legal Officer di salah satu bank swasta nasional, dan bahkan sekarang ditarik ke kantor pusat.

Jadi teringat dengan salah satu paragraf tulisan David Foster Wallace. Ada 2 ekor ikan muda yang sedang berenang di air, tiba-tiba mereka berpapasan dengan seekor ikan tua yang mengangguk ke arah mereka dari arah yang berlawanan. “Morning, boys. How’s the water?” Dua ikan muda tersebut tetap berenang sambil saling menatap. Kemudian salah satunya bertanya, “What the hell is water?”

Poin utama dari cerita ikan di atas adalah sesungguhnya hal yang paling jelas & kenyataan yang paling penting, seringkali menjadi hal yang paling sulit untuk dilihat dan dibicarakan. Seperti itulah  hidup. Kalau mau langsung enaknya ya nggak ada. No pain, no gain. Apapun yang kita terima sekarang, disyukuri aja. Rezeki memang sudah ada yang mengatur, tapi bukan berarti kita nggak berusaha, kan?  😉

Nah, sebelum saya merepet makin panjang dan nggak jelas, cukup di sini dulu deh. Nulis panjang-panjang itu ternyata capek, Kak…:|

 

[devieriana]

 

ilustrasi dipinjam dari sini

Continue Reading

life, thought

Wacana Kejujuran

No Comments

“Indonesia ini mentalnya udah terpuruk bener ya, Dev…”
“Kok tiba-tiba bilang kaya gitu, Mbak?
“Duh, trenyuh aku… Hmm, ini masalah anakku, dia kan hari ini Ujian Nasional…”
“Trus, kenapa?”
“Anakku di sekolah kan prestasinya lumayan, selalu 3 besar. Semalem pas aku lagi nememin dia belajar, dia curhat sama aku…”
“Cerita apa, Mbak?”

Lalu mengalirlah sebuah cerita yang boleh dibilang basi-basi mengenaskan. Saya bilang basi, karena ini bukan kasus pertama. Tapi ini juga kasus yang mengenaskan. Ketika orangtua dengan susah payah mengajarkan kejujuran pada anak, ternyata sekolah, yang notabene sebagai tempat pendidikan anak ternyata mengajarkan hal yang tidak jujur.

Anak teman saya itu “dibriefing” oleh guru-gurunya di sekolah supaya besok ketika ujian berlangsung, sekitar pukul 9 pagi diminta untuk pura-pura ke kamar kecil. Di sana nanti oleh si oknum guru akan diberikan kunci jawaban yang harus dihafalkan, dan disebarkan ke teman-teman di kelasnya. Ironisnya, si oknum guru itu berpesan, “kamu nanti sebarkan ini ke teman-teman kamu. Sama temen itu jangan pelit-pelit, ya…” Jauh di dalam hati kecil si anak itu sebenarnya menolak, itulah kenapa dia terpaksa curhat pada ibunya, “Bu, sebenarnya aku nggak boleh bilang ini ke Ayah/Ibu sama Bu Guru, tapi aku nggak enak. Masa aku udah belajar tapi jawabannya harus aku contekkan ke temen-temenku…”

Nah, ternyata cerita ini bukan hanya dialami oleh teman ini saja, teman lain yang juga memiliki anak yang seusia dan sama-sama Ujian Nasional pun curhat hal yang sama.

“Sama kali, Dev… anak gue juga. Tadi pagi yang biasanya berangkat jam 6, jam 05.30 udah pamit. Pas gue tanya ngapain berangkat pagi-pagi bener. Katanya ada briefing dulu sama gurunya di sekolah. Gue awalnya sih percaya dia beneran ada briefing karena ini kan UN hari pertama. Lah, nyatanya barusan gue telepon tadi katanya briefingnya itu ya bagi-bagi kunci jawaban. Gimana gue nggak gemes, Dev…”

“Trus, anaknya Mbak nyontek juga?”

“Dia bilang sih enggak, katanya: “Enggak kok Bun, soalnya ternyata lebih gampang daripada soal try out. Kakak bisa ngerjain sendiri kok. Temen yang lain sih banyak yang nyontek, tapi kakak ngerjain aja sendiri…”

Kembali mengutip apa yang dulu pernah saya tuliskan juga di postingan #IndonesiaJujur: Tip of an Iceberg:

“Ada semacam paradigma yang berkembang di Indonesia, tidak lulus ujian itu sama seperti menghadapi vonis kematian. Tampak begitu menyeramkan, bukan hanya bagi siswa tapi juga bagi sekolah. Karena jika pada kenyataannya ada banyak siswa yang tidak lulus ujian nasional, maka akan menyebabkan jatuhnya peringkat dan kredibilitas sekolah di mata masyarakat. Semakin tinggi nilai yang diraih siswa dan besarnya prosentase kelulusan siswa, akan menjadi pengukur keberhasilan guru dalam mendidik siswanya. Nah, adanya tuntutan untuk mengusahakan agar siswa bisa lulus semua ini menyebabkan siswa dan sekolah pun akhirnya seperti menghalalkan segala macam cara untuk menghadapi Ujian Nasional.

Seperti halnya make up yang berfungsi untuk memperindah dan mengoreksi wajah, sekolah yang sebenarnya tidak sanggup mendidik anak untuk  mampu menjawab UAN ikut memakai make up. Anak didik bisa lulus dengan nilai bagus tapi dari hasil menyontek. Sehingga hasil pendidikan yang bisa dibawa anak setelah lulus tetap  tidak terpecahkan, karena orientasinya masih berkutat pada kisaran nilai yang bagus. Jadi, selama root cause-nya tetap sama ya selamanya akan tetap ada usaha untuk “mengakali” ujian demi nilai bagus dan membentuk citra pendidikan yang berhasil. Padahal pada kenyataannya tidak begitu.”

Dalam hati diam-diam merasa skeptis sendiri. Sekarang aja sudah sedemikian kacaunya, lha gimana zaman anak saya sekolah nanti? 😕

 

 

[devieriana]

Continue Reading